Jakarta
– Berbagai program pembangunan desa, daerah tertinggal, dan
transmigrasi akan berjalan lancar jika didukung kinerja
birokrasi pemerintahan yang baik (good governance). Karena itu,
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
mendeklarasikan gerakan Penguatan Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan
kinerja birokrasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.
Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar
mengatakan, penguatan reformasi birokrasi merupakan upayanyata
untuk mewujudkan pemerintahan bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme.
Reformasi birokrasi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik, meningkatkan kapastias, dan akuntabilitas kinerja organisasi.
“Salah
satu langkah paling sederhana untuk mewujudkan reformasi birokrasi
adalah dengan melakukan revolusi mental untuk membenahi kinerja. Diawali
dari diri kita masing-masing sehingga nantinya akan memancar di
lingkungan dengan hasil kerja yang maksimal,” kata Marwan Jafar di
Jakarta, Rabu (6/1).
Tokoh
asal Pati, Jawa Tengah ini mendorong agar semua jajaran di Kementerian
Desa PDTT menjaga kekompakan, kedisiplinan, dan menjunjung tinggi
profesionalisme. Kita semua harus mau berubah dengan merevolusi mental
dengan menanamkan kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat, dan kerja
tepat.
Menteri
Desa pertama sejak Indonesia ini mengajak semua pejabat di semua level
dan jajaran tingkat terbawah Kementerian Desa PDTT untuk selalu bekerja
keras dan cepat. “Kita sudah menjadi satu keluarga besar di Kementerian
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ayo bekerja
dengan semangat dan jangan loyo, karena desa-desa belum sejahtera dan
negara kita belum berjaya,” tandasnya.
Marwan
mengajak semua jajaran kementerian untuk meninggalkan
kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghambat kinerja. Diganti dengan
kebiasaan baru yang lebih disiplin, lebih terarah, terencana, dan
berorientasi pada hasil dan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
“Mulai
tahun 2016 dan seterusnya ini kita harus benahi bersama sama agar
kinerja kita semakin meningkat. Kendala harus kita hadapi bersama,
peluang dan tantangan harus kita raih bersama demi memberikan pelayanan
yang terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Program
reformasi birokrasi, lanjut Marwan, sebenarnya sudah lama dicanangkan
dan urgensinya masih sangat relevan dengan kebutuhan dan tuntutan
kementerian saat ini. Karena itu, gagasan melakukan deklarasi penguatan
reformasi birokrasi dalam rangka melakukan revolusi mental harus
disambut dengan baik. Hakekat reformasi birokrasi adalah pembenahan
sumberdaya manusia, dan itu unsur intinya adalah perubahan budaya kerja
dan pola pikir SDM ke arah lebih baik dan inovatif.
Sejak
pertama kali dilantik menjadi menteri, tidak henti-hentinya saya
mengajak dan mengingatkan kepada semua pejabat dan staf untuk bekerja
keras dan cepat. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada
masa lalu di masing-masing unit kerjanya,” tuntas Marwan.
No comments:
Post a Comment