Etiopia Siap Menerapkan Pembelajaran dari PNPM untuk Meningkatkan Akuntabilitas Sosial

Indonesia kedatangan delegasi dari Etiopia pada 6-10 Oktober 2014.  Kunjungan mereka dipimpin oleh Dr. Abraham Takeste, menteri pembangunan ekonomi untuk Kementrian Keuangan dan Pembangunan Ekonomi (MoFED) Etiopia.

“Kami telah belajar banyak namun kami paling terkesan dengan penerapan PNPM.  Masyarakat berpartisipasi secara aktif, mulai dari mengidentifikasikan kebutuhan hingga menyusun prioritas proyek pembangunan,” ujar Dr. Abraham ketika akan meninggalkan Kecamatan Dompu pada hari Jumat, 10 Oktober, 2014.

Anggota delegasi meliputi perwakilan program akuntabilitas sosial Etiopia yaitu Ethiopian Social Accountability Program (ESAP2).  Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka sehingga tercipta akses yang lebih baik terhadap lima sektor utama pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pertanian dan jalanan di perdesaan.

Di Jakarta, mereka bertemu dengan pemerintah nasional yang menangani PNPM dan mendapatkan penjelasan mengenai kerja PNPM.  Mereka kemudian melakukan perjalanan ke Kecamatan Dompu di Nusa Tenggara Barat untuk menyaksikan penerapan dan wujud program di tingkat lokal.

15 orang anggota ESAP2 ikut serta dalam kunjungan pertukaran wawasan ini.  Anggota delegasi lainnya adalah perwakilan dari kementrian pertanian, para donatur, sekretariat program, organisasi masyarakat yang menerapkan ESAP2, serta Bank Dunia.

Pada rapat konsultatif di Jakarta yang diadakan oleh Pokja Pengendali PNPM Mandiri, para anggota delegasi mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan dan akuntabilitas yang menjadi kunci kesuksesan PNPM.

“Tata kelola –termasuk transparansi dan akuntabilitas—merupakan prinsip utama PNPM Mandiri.  Kami merasa terhormat menerima kunjungan ini.  Kami persilakan bapak dan ibu untuk mengamati dan mempelajari bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan oleh masyarakat, fasilitator, dan pemerintah lokal,” ucap Drs. Hadi Susanto, M.A, wakil asisten bidang regulasi dan anggaran di Kemenkokesra.

Delegasi Etiopia berkesempatan menyaksikan masyarakat melakukan kegiatan PNPM dengan tetap menjaga akuntabilitas.  Di Dompu, mereka mengamati masyarakat menyusun perencanaan desa, mengikuti rapat khusus wanita, dan rapat mengenai akuntabilitas terkait berbagai sub-proyek yang dilakukan masyarakat.  Mereka bahkan turut berdiskusi dengan pemerintah lokal, fasilitator PNPM, dan para relawan.

“Di Jakarta, kami telah diberikan penjelasan mengenai transparansi dan akuntabilitas.  Kemudian kami menyaksikan sendiri bagaimana PNPM memberdayakan masyarakat, bagaimana masyarakat terlibat aktif, dan sebagai hasilnya, kehidupan masyarakat berubah menjadi lebih baik.”

Abraham melanjutkan bahwa mereka bertekad untuk menerapkan pendekatan PNPM dalam mendorong partisipasi masyarakat di negara mereka.  Partisipasi masyarakat tidak hanya terkait dengan perencanaan dan penerapan kegiatan, namun juga perbaikan akuntabilitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan penyediaan air bersih.

“Ini adalah salah satu kunci pembelajaran.  Untuk meningkatkan program akuntabilitas sosial, kami ingin menerapkan contoh dari PNPM di Etiopia,” jelas Abraham.

Program ESAP mendorong terciptanya akuntabilitas sosial di lima pelayanan dasar dengan dukungan dari PBS3 atau Ethiopia’s national Protecting Basic Services Program Phase 3.  Program ini dilaksanakan oleh 49 organisasi masyarakat di 223 distrik.  Terdapat total 948 distrik di sembilan wilayah Etiopia.  Tujuan ESAP2 secara umum adalah untuk meningkatkan penggunaan instrumen, pendekatan, dan mekanisme akuntabilitas sosial sehingga pelayanan dasar terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan layak, efektif, efisien, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Delegasi Etiopia juga mengamati bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan PNPM merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat lokal.  Masyarakat mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasinya, serta memperoleh keterampilan untuk mengidentifikasikan dan menerapkan proyek pembangunan sehingga ekonomi lokal dapat berkembang dan jati diri mereka sebagai warga negara terakui.

“Kami telah melihat proyek yang dilakukan masyarakat.  Kualitas proyek tersebut sangat luar biasa,” ucap Abraham.

Kepala distrik Dompu, Drs. Bambang M. Yasin, mengundang delegasi Etiopia untuk acara makan bersama.  Dalam acara tersebut, beliau menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di distriknya telah berkurang sebanyak 4 persen akibat kegiatan PNPM Mandiri.

“Melalui PNPM, masyarakat dapat terlibat penuh dalam kegiatan perencanaan hingga manajemen konstruksi dan pemeliharaan.  Kegiatan dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan.  PNPM telah memberdayakan banyak desa terpencil di sini.  Terdapat banyak sub-proyek di sini yang dibangun atas kerjasama masyarakat dengan PNPM.  Kami tidak pernah menyangka perkembangan ini sebelumnya.  Luar biasa,” ujar Bambang sambil menunjukkan gambar jembatan di antara dua pulau kecil yang dibangun oleh masyarakat dan PNPM.

Kesuksesan dan jangkauan PNPM Mandiri di Indonesia sebagai program pembangunan berbasiskan masyarakat telah dikenal secara luas.  PNPM telah diterapkan di lebih dari 74.000 desa di seluruh Nusantara.  Berbagai negara dari penjuru dunia datang untuk belajar mengenai PNPM mengatasi kemiskinan di Indonesia.  Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berbagi pengalaman terkait penerapan PNPM dengan delegasi dari Afganistan, Cina, Kolumbia, Haiti, India, Kenya, Mianmar, Pakistan, Filipina, Timor Leste, dan Vietnam.  Dampak PNPM  dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah menembus batas teritori Indonesia.

“Saya dan anggota delegasi sangat terkesan dan terinspirasi oleh hal-hal yang kami temui di sini, terutama komitmen masyarakat, pemerintah lokal, pemerintah distrik dan kecamatan.  Ada banyak pelajaran yang kami ambil dari kunjungan kami ini di Indonesia,” Dr. Abraham menutup sambutannya.