Jakarta-Pemerintah butuh anggaran ratusan triliun
rupiah untuk membenahi dan membangun desa tertinggal di seluruh
Indonesia. Setidaknya ada 33.000 desa tertinggal atau 44% dari total
74.000 desa di Indonesia.
"Ada kurang lebih 33.000 desa, kalau kabupaten tertinggal ada 122. Itu yang menjadi pekerjaan rumah kita," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Djafar di kantornya, Jalan Kalibata, Jakarta, Senin (5/1/2015).
Mantan anggota DPR ini menyebutkan, tak sedikit anggaran yang dibutuhkan untuk membenahi daerah-daerah tertinggal itu menjadi daerah yang maju, bersumberdaya manusia yang baik, infrastruktur memadai dan perekonomian yang kuat.
"Idealnya Rp 120 triliun lah itu . Sampai sekarang itu belum dikasih. Mudah-mudahan dikasih. Kalau dikasih Rp 120 triliun, itu bisa membangun banyak. Jadi maju lah, yakin," tuturnya.
Dikatakan Marwan, ada banyak indikator yang menunjukkan sebuah daerah dikatakan tertinggal. Paling utama terkait infrastruktur dan sumber daya manusia, juga terkait disparitas antara daerah atau desa tersebut dibandingkan dengan kota di sekitarnya yang sudah maju.
"Kalau desa tertinggal misalnya secara sumber daya manusia belum memadai, dari pembangunan infrastrukturnya, terisolasi, tak ada akses di sana. Disparitas antara desa dan kota itu kurang lebih 9%, itu betul-betul tertinggal. Kondisi sumber daya manusianya masih rendah," tuturnya.
Selain itu, faktor terkait pendidikan juga menjadi indikator sebuah desa atau daerah dikatakan tertinggal. Kementerian PDT sendiri memiliki program untuk membangun desa pintar, yang mana mendorong masyarakat yang tinggal di desa tersebut bisa membaca, dan paling tidak anak-anaknya bisa berpendidikan hingga ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Desa pintar itu desa yang sudah tak ada buta huruf, kalau masih ada ini, itu berarti tertinggal. Lalu sanitasinya harus sehat, tak ada kematian ibu melahirkan, infrastruktur masih sangat memprihatinkan, itu masih tertinggal," tutupnya.
"Ada kurang lebih 33.000 desa, kalau kabupaten tertinggal ada 122. Itu yang menjadi pekerjaan rumah kita," kata Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Djafar di kantornya, Jalan Kalibata, Jakarta, Senin (5/1/2015).
Mantan anggota DPR ini menyebutkan, tak sedikit anggaran yang dibutuhkan untuk membenahi daerah-daerah tertinggal itu menjadi daerah yang maju, bersumberdaya manusia yang baik, infrastruktur memadai dan perekonomian yang kuat.
"Idealnya Rp 120 triliun lah itu . Sampai sekarang itu belum dikasih. Mudah-mudahan dikasih. Kalau dikasih Rp 120 triliun, itu bisa membangun banyak. Jadi maju lah, yakin," tuturnya.
Dikatakan Marwan, ada banyak indikator yang menunjukkan sebuah daerah dikatakan tertinggal. Paling utama terkait infrastruktur dan sumber daya manusia, juga terkait disparitas antara daerah atau desa tersebut dibandingkan dengan kota di sekitarnya yang sudah maju.
"Kalau desa tertinggal misalnya secara sumber daya manusia belum memadai, dari pembangunan infrastrukturnya, terisolasi, tak ada akses di sana. Disparitas antara desa dan kota itu kurang lebih 9%, itu betul-betul tertinggal. Kondisi sumber daya manusianya masih rendah," tuturnya.
Selain itu, faktor terkait pendidikan juga menjadi indikator sebuah desa atau daerah dikatakan tertinggal. Kementerian PDT sendiri memiliki program untuk membangun desa pintar, yang mana mendorong masyarakat yang tinggal di desa tersebut bisa membaca, dan paling tidak anak-anaknya bisa berpendidikan hingga ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
"Desa pintar itu desa yang sudah tak ada buta huruf, kalau masih ada ini, itu berarti tertinggal. Lalu sanitasinya harus sehat, tak ada kematian ibu melahirkan, infrastruktur masih sangat memprihatinkan, itu masih tertinggal," tutupnya.
No comments:
Post a Comment