BUKA SEMINAR KEMISKINAN, MENKO PMK TANDASKAN PERLUNYA KETERPADUAN DATA

Pada hari Rabu, 11 November 2015, bertempat di kantor Kemenko PMK, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Seminar Nasional Penanganan Kemiskinan dengan tema "Pemanfaatan Basis Data Terpadu Dalam Rangka Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat".

Acara diselenggarakan Deputi II Kemenko PMK, bertempat di aula Kemenko PMK, Lt. 7, Jakarta. Hadir juga dalam seminar tersebut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa yang sekaligus bertindak sebagai pembicara kunci.

"Penanganan masyarakat miskin agar terangkat dari label kemiskinan yang kemudian berdaya secara ekonomi serta bermartabat secara sosial harus dilaksanakan secara gotong royong disemua element masyarakat, bukan hanya dilaksanakan oleh pemerintah". Demikian harapan Menko PMK kepada para peserta seminar yang terdiri pejabat Pusat dan Daerah. Turut hadir juga kementerian/lembaga teknis yang terkait serta LSM serta Ormas.

"Pemerintah berkewajiban meningkatkan upaya dan kualitas penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini", tandas Puan. Menko juga memaparkan beberapa tantangan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu pentapan batas dari miskin dan rentan miskin. Selain itu penetapan kriteria mengenai hidup layak, apa saja indikatornya. Upaya penanggulangan kemiskinan menurut Menko PMK membutuhkan keselarasan antar K/L, terkait upaya pendampingan, pelatihan, pemberian bansos, dan sebagainya. Kesulitan selama ini karena keakuratan data antar lembaga, siapa saja penerima, dan katagori apa saja kemiskinan itu. Maka Menko PMK mengharapkan dengan adanya Basis Data Terpadu (BDT) akan membuatnya menjadi match dan klop antar data.

Untuk menunjang keberhasilan program penanggulangan kemiskinan, Menko PMK menandaskan bahwa intinya adalah gotong royong. Perlu dimunculkan kesadaran gotong royong dalam masyarakat, agar tidak selalu apa-apa kemudian dibebankan kepada pemerintah. Ibu Menko memberi contoh beberapa sektor yang perlu diberikan perhatian misalnya usaha mikro seperti pedagang bakso, tukang es, dan PKL, sehingga KUR dan pemberdayaan UMKM ditingkatkan pada tahun ini dan mendatang.