Harga Beras Melonjak, Menteri Desa Serius Kembangkan Desa Mandiri Pangan

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar menyatakan dirinya terus memantau berkurangnya pasokan yang menyebabkan melambungnya harga beras. Dia mengaku khawatir hal itu berdampak kerawanan pangan di desa-desa yang memang memiliki resiko rawan pangan, dan akan menghambat upaya menjadikan desa lumbung pangan nasional.

"Saya sebagai menteri yang mengurusi desa tentu tidak akan tinggal diam masih ada desa yang rawan pangan, seharusnya hal ini tidak terjadi di negara kita ini yang kaya sumberdaya pangan," tutur Menteri Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/2).

Secara faktual, desa mengalami rawan pangan karena stok pangan pokok yang ada di desa tidak mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya. Kerawanan pangan masih terus terjadi di desa yang tergolong miskin dengan daya beli yang rendah terhadap pangan pokok. Keberadaan desa rawan pangan tersebar di banyak daerah di jawa dan luar jawa.

"Masalah desa rawan pangan ini jangan sampai berlanjut menjadi bencana kelaparan, karena bisa memicu terjadinya berbagai tindak kriminalitas, dekadensi moral dan potensial merusak harmonitas tatanan sosial di desa, jadi harus secepatnya kita atasi," terang Marwan.

Ia menjelaskan, untuk mengatasi masalah tersebut, langkah konkret yang dilakukan adalah pengembangan desa mandiri pangan. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di desa untuk meningkatkan ketersediaan pangan pokok dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap pangan pokok.

Menurutnya, masalah desa rawan pangan sebenarnya terletak pada kemiskinan warga desa yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Kemiskinan ini terjadi karena mereka tidak memiliki kegiatan usaha produktif yang bisa memberi penghasilan layak yang cukup untuk membeli beras, lauk pauk, sayuran, dan bahan pangan pokok lainnya.

"Jadi solusinya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat desa rawan pangan, agar mereka bisa menjalankan suatu kegiatan produktif dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada di desa, bisa bertani, beternak, berempang atau lainnya, yang penting hasilnya bisa mencukupi kebutuhan pangan pokoknya secara mandiri," jelasnya.

Berbagai kegiatan produktif dapat dijalankan masyarakat dengan memanfaatkan apa yang ada di desa. Seperti pembuatan pupuk kompos, budidaya tanam sawah, tanaman buah, pembibitan, perikanan dan peternakan. Atau olahan hasil hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Atau nonpangan seperti kerajinan rakyat, pakaian tradisional, ukir-ukiran, dan kegiatan produktif lainnya.

"Agar bisa menjalankan kegiatan produktifnya, masyarakat desa harus terus diberdayakan. Mereka harus diberikan pelatihan untuk membangun karakter, motivasi, wawasan dan keterampilan dalam bekerja dan berusaha secara produktif. Dilanjutkan dengan pendampingan dan konsultasi usaha agar kegiatan usahanya terkelola dengan baik dan memberikan hasil maksimal," bebernya.

"Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bantuan benih atau bibit unggul, peralatan secukupnya untuk bekerja, juga dukungan permodalan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya."

Dalam konteks itu, lanjut Marwan, dana desa bantuan pusat dan daerah yang akan diterima desa pada April nanti, dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan di desa. Hal itu akan memberdayakan warga miskin melalui bantuan modal kegiatan produktif di bidang pangan atau nonpangan.

"Saya optimistis dengan bekerjanya BUMDes bukan hanya kerawanan pangan di desa yang akan teratasi, lebih dari itu kesejahteraan masyarakat akan meningkat, urbanisasi akan berkurang, dan menurunnya secara signifikan angka kemiskinan di desa," tutur Menteri Marwan.