 |
| Ilustrasi Ujian Pendamping Desa |
PUGA GAMPONG - Seperti kita ketahui, bahwa rekrutmen tenaga pendamping desa berbeda
jauh dengan proses rekrutmen lainnya. Oleh karena itu, kawan-kawan harus mempersiapan diri secara
baik dan matang, agar pada saat ujian nanti bisa menjawabnya soalnya dengan
benar.
Lulus sebagai tenaga pendamping desa merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi sebagian orang, karena memperoleh kesempatan untuk mendampingi dan mengabdi untuk desa. Untuk itu, diperlukan berbagai ikhtiar untuk sukses.
Sebagaimana diumumkan, tenaga pendamping desa yang lulus administrasi akan mengikuti tiga ujian, yakni tes ujian tulis, tes kemampuan memimpin rapat/forum (FGD), dan tes wawancara.
Sebagai bekal dalam mengikuti ujian tulis, calon pendamping desa harus memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang Desa, dan berbagai aturan terkait desa lainnya. Seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, yang telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petapan Prioritas Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Musyawarah Desa.
Selanjutnya yang harus dipelajari adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, dan PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendamping Desa. Selain itu, juga harus mengetahui tentang Peraturan Daerah (Perda/Qanun) yang terkait dengan Desa.
Sebagaimana diumumkan, tenaga pendamping desa yang lulus administrasi akan mengikuti tiga ujian, yakni tes ujian tulis, tes kemampuan memimpin rapat/forum (FGD), dan tes wawancara.
Sebagai bekal dalam mengikuti ujian tulis, calon pendamping desa harus memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang Desa, dan berbagai aturan terkait desa lainnya. Seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, yang telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Petapan Prioritas Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Musyawarah Desa.
Selanjutnya yang harus dipelajari adalah Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, dan PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendamping Desa. Selain itu, juga harus mengetahui tentang Peraturan Daerah (Perda/Qanun) yang terkait dengan Desa.
Terkait berapa gaji yang diwacanakan untuk pendamping desa menurut sumber yang beredar, kisaran gaji untuk pendamping desa berbeda-beda sesuai level masing-masing. Untuk di level kecamatan akan berkisar Rp3,5 juta perbulan. Untuk gaji di level kabupaten Rp7,5 juta perbulan dan pendamping di level provinsi Rp14 juta perbulan.
Sementara itu, gaji pada level pendamping lokal desa (kode 08), beredar informasi jumlah gajinya disesuikan dengan UMR provinsi atau Kabupaten/Kota. [Riseh Tunong]
No comments:
Post a Comment